INDRAMAYU – Suasana peringatan Hari Buruh di Kabupaten Indramayu diwarnai kabar duka. Seorang pekerja di sektor peternakan dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja fatal saat bertugas. Peristiwa tragis ini memicu perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan, S.I.P., M.I.P., yang menyoroti pentingnya aspek perlindungan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Kecelakaan terjadi ketika korban sedang melaksanakan tanggung jawabnya mengangkut pakan ternak menggunakan kendaraan operasional perusahaan. Dalam aktivitas tersebut, korban terjatuh yang mengakibatkan benturan hebat di area kepala hingga terjadi pendarahan otak yang cukup parah.
Meskipun sempat mendapatkan penanganan medis darurat dan menjalani prosedur operasi kraniotomi serta evakuasi hematoma di RSUD Arjawinangun, Cirebon, nyawa korban tidak dapat tertolong.
Dugaan Kelalaian Prosedur Keselamatan
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak keluarga melalui perwakilannya, Agus Susanto, muncul dugaan kuat adanya pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja korban. Dilaporkan bahwa saat menjalankan tugas berisiko tersebut, korban tidak dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai standar keamanan kerja.
Menanggapi insiden memilukan ini, Hilal Hilmawan menegaskan bahwa setiap institusi atau pemberi kerja memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keamanan para pekerjanya.
"Negara melalui instansi terkait harus hadir untuk memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi secara utuh, mulai dari jaminan perlindungan saat bekerja hingga jaminan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita tidak ingin insiden serupa terulang kembali hanya karena kelalaian dalam menerapkan standar prosedur keamanan," tegas politisi muda ini.
Hilal menambahkan bahwa momentum Hari Buruh seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, untuk tidak lagi menomorduakan aspek keselamatan demi mengejar target operasional semata. Kasus ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun daerah.